Tingkatkan Pelayanan untuk Kota Global
Manuara Siahaan, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, mendukung program peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diajukan oleh walikota dan bupati.
Rencananya, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2025 akan mencakup program tersebut.
“Saya mendukung program perkuatan kota Jakarta sebagai kota global. Itu harus dimulai dari tingkat kota,” kata Manuara pada rapat konsultasi program kerja tahun 2025, Rabu (23/10).
Ia menyatakan bahwa skor SPM Jakarta saat ini baru mencapai angka 72. Oleh karena itu, untuk kota yang lebih besar di seluruh dunia, layanan harus ditingkatkan untuk mencapai angka 82.
Semua walikota dan bupati harus berusaha untuk meningkatkan indeks pelayanan minimal (IPM) kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar tugas dan fungsi walikota dapat merumuskan masterplan kota berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena ini adalah faktor yang akan mempercepat transisi kota menuju status kota global,” ujar Manuara.
Dia mengungkapkan kotabarukeandra.com bahwa untuk meningkatkan IPM dan SPM, diperlukan dukungan dari perangkat aturan. Oleh karena itu, Komisi A dan Pemprov DKI harus berkolaborasi dalam merumuskan hal tersebut.
“Jika diperlukan, kita harus mempertimbangkan perangkat aturan yang bisa mendukung hal ini, baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub),” jelas Manuara.
Dalam kesempatan yang sama, Tri Indrawan, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, menjelaskan bahwa walikota hanya memiliki wewenang administratif. Sedangkan untuk meningkatkan SPM, masing-masing sektor atau SKPD bertanggung jawab atas tugas tersebut.
“Indeks kita memang masih rendah dalam hal status kota global. Namun, kami yakin bahwa beberapa sektor dalam komisi sudah kami tingkatkan, terutama di bidang infrastruktur,” ungkap Tri.
Sementara itu, Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma menambahkan bahwa SPM disusun oleh pemerintah daerah untuk dijadikan pedoman bagi enam SKPD yang terlibat.
Oleh karena itu, untuk mencapai target SPM, peran Posyandu harus dioptimalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu.
“Transformasi dari yang berbasis kesehatan menjadi berbasis keterpaduan. Posyandu harus berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan yang dioptimalkan untuk memastikan pemenuhan SPM,” kata Dhany.
Enam sektor yang berhubungan langsung dengan SPM meliputi bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat. (bad/gie/df)
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menunjukkan optimisme, berharap pimpinan dan seluruh anggota komisi dapat mendongkrak perekonomian warga Jakarta menuju status kota global.
Menurut Ismail, hal ini menjadi salah satu tantangan besar bagi Komisi B (bidang perekonomian) setelah Jakarta melepaskan statusnya sebagai ibukota.
“Tantangan ke depan sangat signifikan. Sebagai kota global, pengaruh ekonomi makro akan besar,” tuturnya di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (14/10).
Karena itu, diperlukan kekompakan dan solidaritas dalam mengawal program kerja semua mitra Komisi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita harus memastikan mitra kerja kita tidak melaksanakan perencanaan atau pelaksanaan kegiatan yang biasa-biasa saja, melainkan sesuai dengan tantangan zaman yang akan datang,” tegas Ismail.
Ismail optimis bahwa di bawah kepemimpinan Nova Harivan Paloh sebagai Ketua Komisi B, Wahyu Dewanto sebagai Wakil Ketua Komisi B, dan Muhammad Lefy sebagai Sekretaris Komisi B dapat mendukung peningkatan perekonomian Jakarta.
“Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa meskipun status telah berubah, kami tetap bisa terdepan dalam perekonomian,” kata Ismail.
Anggota Komisi B Pandapotan Sinaga juga sependapat. Ia merasa bahwa peningkatan ekonomi warga Jakarta memang merupakan tantangan yang harus diperjuangkan oleh Komisi B untuk menuju kota global.
“Dengan pemindahan ibukota, Komisi B akan menjadi pendorong dan penggerak dalam meningkatkan perekonomian sebagai sumber pendapatan untuk Jakarta di masa depan,” ujar Pandapotan.